Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) menjadi angin segar untuk hutan rakyat yang sudah tersertifikasi. Saat ini dan yang akan datang, pasar dan industri kayu membutuhkan bahan baku yang bersertifikat legal. Di Indonesia, SVLK sudah tercantum di beberapa aturan-aturan yang disahkan oleh pemerintah dan menjadi jaminan kepada industri kayu di dunia bahwa asal usulnya dapat ditelusuri, legal, dan bukan dari hasil penebangan liar. Jadi,

ARuPA yang sudah berhasil mendampingi Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) Wono Lestari Bantul untuk mendapatkan sertifikat V-LK. Pendampingan tersebut tidak berhenti setelah UMHR tersebut sudah lulus verifikasi namun terus berlanjut hingga saat ini melakukan perluasan di Desa Guwosari Bantul.

ARuPA juga memantau sistem yang berjalan di UMHR Wono Lestari Bantul sesuai dengan aturan-aturan yang sudah mereka buat sendiri. Pada kali ini (10/2) ARuPA dengan pengurus UMHR Wono Lestari Bantul mendatangi lahan salah satu anggota yang bernama Sarto Wiyono di Dusun Nanggul, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Kedatangan ini adalah silaturahmi dengan anggota serta melihat sistem penebangan pohon yang berlaku di UMHR Wono Lestari.

Berikut adalah langkah-langkah sistem penebangan yang ada di UMHR Wono Lestari Bantul :

1. Anggota atau petugas penebangan setempat memberitahu pengurus UMHR bahwa akan ada penebangan.
2. Pengurus mendatangi lokasi penebangan dengan membawa buku anggota.
3. Pengurus dan anggota melihat buku anggota bersama untuk melihat kebenaran data yang ada di buku maupun di lapangan. Data tersebut meliputi daftar anggota beserta fotocopy kepemilikan lahan.
4. Penebangan dilakukan.
5. Pengurus memberi tanda logo V-Legal pada kayu yang sudah ditebang.

Sistem penebangan yang dilakukan ini akan segera dilengkapi dokumen-dokumen legalitas kayu sehingga memudahkan penyalurannya sistem kelola hutan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah karena asal usul sudah jelas.