Home > Berita > Mengawal IKM menuju sertifikasi: sebuah refleksi

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dilahirkan dengan semangat untuk meningkatkan perdagangan kayu legal dan memberantas ilegal logging. SVLK memiliki rekam jejak panjang sejak pertama kali diluncurkan tahun 2009. Selama sepuluh tahun implementasi sejak peraturan pertama sampai saat ini telah direvisi sebanyak enam kali. Studi awal terkait SVLK dilakukan tahun 2003 dengan melibatkan pemerintah, LSM, akademisi dan stakeholder terkait. Revisi pertama, kedua dan ketiga dilakukan tahun 2011, 2012 dan 2013. Kemudian muncul peraturan yang baru pada bulan Juni 2014. Enam bulan berselang (Desember 2014) peraturan tersebut juga tidak luput dari revisi. Hingga muncul peraturan terbaru yang sampai saat ini masih berlaku yaitu Permen LHK P.30 tahun 2016. Regulasi dasar yang mengatur SVLK yang sering direvisi tersebut menimbulkan pesimisme dan pertanyaan, apakah regulasi SVLK yang ditetapkan dari tahun ke tahun itu kurang matang dalam sistemnya sehingga dianggap terlalu sering berubah, atau malah menjadi sebuah strategi adaptif dan evaluatif mengikuti kondisi yang terjadi di lapangan dengan kata lain SVLK merupakan sebuah life system (selalu berkembang dan fleksibel) yang bisa dijadikan sebagai ‘obat’ atas carut marut kondisi tata kelola kehutanan di Indonesia. Dari segi standing position-nya, SVLK sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan sektor kehutanan saja. Namun juga berkaitan dengan sektor-sektor lain terutama sektor perdagangan domestik maupun ekspor serta berkaitan dengan sektor legalitas/perijinan berusaha dan sektor ketenagakerjaan.


Banyak pihak berharap dengan adanya SVLK mampu memberikan perubahan tata kelola kehutanan menjadi lebih baik, namun di sisi lain juga ada pesimisme terhadap SVLK karena disinyalir masih memiliki banyak kelemahan. Daya dobrak SVLK seakan terbius dengan banyaknya permasalahan dan hambatan baik di lingkungan pemerintah maupun pada implementasinya di lapangan. Permasalahan dan hambatan tersebut paling tidak adalah kurangnya sosialisasi sehingga pengetahuan masyarakat tentang SVLK masih rendah, kurangnya insentif bagi perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat VLK, pangsa pasar kayu legal berlabel V-legal masih terbatas di negara tertentu, masih maraknya jasa persewaan dokumen V-Legal atau sertifikat SVLK (jasa ekspor via under name), kurangnya daya saing SVLK dibandingkan dengan sistem sertifikasi sukarela (voluntary), kurangnya (daya serap) stimulasi biaya sertifikasi dari pemerintah untuk membantu biaya sertifikasi bagi industri kecil, serta kurangnya koordinasi antar-lembaga pemerintah yang menyebabkan hambatan dalam proses verifikasi legalitas kayu.


Jika orang membahas SVLK sebagian besar pasti membandingkannya dengan platform sertifikasi lainnya, katakanlah FSC. Keduanya pun saat ini bak sebuah pasar persaingan sempurna yang saling bahu membahu menarik hati para pelaku usaha untuk melalukan sertifikasi baik di sektor hulu maupun hilir. Namun keduanya dapat saling melengkapi tergantung dari permintaan konsumen di negara tujuan ekspor.
Diperlukan berbagai upaya masif dari berbagai pihak dalam memberikan berbagai stimulasi dan mengatur strategi baru untuk menjadikan SVLK sebagai sebuah produk regulasi yang kuat, kompak dan mampu diimplementasikan secara efektif. Beberapa hal yang mungkin bisa dipertimbangkan antara lain meningkatkan pendampingan dan sosialisasi kepada industri kecil dan menengah, meningkatkan promosi terkait kebijakan legalitas kayu Indonesia supaya lebih banyak di terima di negara selain Uni Eropa, perbaikan sistem peraturan legalitas kayu secara koordinatif lintas kementerian/lembaga terkait, menumbuhkan pangsa pasar yang lebih besar di dalam dan luar negeri untuk produk kayu berlabel V-Legal, serta mempermudah akses pembiayaan sertifikasi VLK khususnya bagi industri kecil menengah.

Perlunya Pendampingan
Salah satu cara untuk meningkatkan implementasi secara luas kebijakan legalitas kayu di Indonesia adalah pendampingan kepada industri kecil dan menengah (IKM). Pendampingan dilakukan untuk mempersiapkan IKM supaya memenuhi prinsip dan kriteria yang dipersyaratkan dalam standar verifikasi legalitas kayu. Pendampingan penting dilakukan untuk membantu IKM dalam penerapan good practices standar VLK serta untuk mengedukasi pelaku usaha terkait pentingnya pencegahan peredaran kayu ilegal.


ARuPA bekerjasama dengan FAO EU-FLEGT untuk melaksanakan kegiatan pendampingan IKM di yang dilaksanakan di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sebanyak tigabelas IKM telah berpartisipasi untuk meraih sertifikasi VLK. Pada saat proses pendampingan dilakukan, tim pendamping menggunakan metode parcipatory action research (PAR). PAR merupakan metode untuk mengkaji tindakan yang sedang berlangsung dalam rangka melakukan perubahan kearah yang lebih baik (MacDonald, 2012). Dalam kasus pendampingan IKM industri kecil menengah untuk menerapkan standar VLK, metode PAR setidaknya terdapat lima tahapan yaitu pemetaan awal, membangun hubungan timbal balik dan trust building, identifikasi permasalahan, menyusun strategi pendampingan, serta implementasi dan evaluasi.


Pemetaan awal (to know) yang dilakukan untuk membandingkan kondisi riil IKM secara faktual di lapangan dengan kriteria dan standar verifikasi legalitas kayu. Selain itu, pendamping juga perlu untuk menggali informasi terkait aspek produksi antara lain kebutuhan, asal, jenis dan volume bahan baku, kapasitas produksi dan penjualan. Selanjutnya pendamping perlu untuk membangun hubungan timbal balik dan kepercayaan (trust building) dengan IKM sehingga terjalin persamaan persepsi dan saling mendukung satu sama lain. Pendamping dan IKM berusaha untuk memahami masalah (to underdstand) serta memecahkan persoalan bersama-sama. Pendamping mengindentifkasi fakta-fakta lapangan yang ada berdasarkan informasi hasil wawancara dengan IKM. Pendamping dan IKM berdiskusi untuk bersama-sama menemukan fokus dan prioritas masalah yang perlu segera diatasi terkait gap antara kondisi riil perusahaan dengan standar VLK, serta menyusun rencana penyelesaiannya (to plan).


Setiap pemetaan permasalahan, penentuan prioritas, serta penentuan strategi penyelesaian masalah mengacu pada pedoman pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu seperti yang termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016. Pendamping dan IKM juga perlu mengidentifikasi pihak-pihak mana yang akan dilibatkan dalam peyelesaian masalah, misalnya pemasok bahan baku, dinas terkait, notaris, jajaran direksi, pemegang saham, dan lain sebagainya. Keberadaan stakeholder tersebut sangat penting sebagai pihak eksternal yang diharapkan bisa kooperatif. Dalam hal ini pendamping berperan sebagai mediator dan/atau katalisator untuk mempercepat penyelesaian masalah.
Selanjutnya perlu untuk segera melakukan aksi (to action) untuk melaksanakan program seperti yang sudah terencana sebelumnya. Dalam pelaksanaan setiap rencana pendampingan sebisa mungkin diterapkan hal-hal yang lebih bersifat practical sesuai kebutuhan IKM dengan cara-cara yang mudah dan efisien. Hal ini untuk memudahkan admin/owner untuk membiasakan diri dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan standar VLK. Setiap aksi hendaknya diikuti dengan refleksi sebagai bentuk evaluasi. Pada akhirnya didapatkan pembelajaran sebagai bagian dari proses belajar yang dilakukan secara terus menerus untuk kemudian dilakukan aksi kembali (aksi-refleksi-aksi-refleksi, dan seterusnya).

Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan sebagai strategi dan aksi untuk pemenuhan prinsip VLK bersama IKM antara lain on the spot assistance, pelatihan, FGD, serta studi banding ke industri lain. Seluruh prinsip VLK seperti yang telah disebutkan diatas dijadikan acuan pelaksanaan dan sebagai tolok ukur pencapaian output pendampingan yang secara detail dilaksanakan berdasarkan standar verifikasi (prinsip, kriteria, indikator, dan verifier) dan pedoman verifikasi (metode verifikasi dan norma penilaian) pada keempat prinsip VLK.

Tantangan unit manajemen
Produk berlabel V-Legal akan dengan mudah lolos due diligence di negara konsumen. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua pelaku usaha membutuhkan SVLK karena tergantung dari negara konsumennya meminta atau tidak. Jika meminta maka seberapa sering tingkat ekspornya, jika sering maka mungkin akan lebih tertarik memiliki SVLK sendiri dan akan sangat antusias dalam proses pendampingan apalagi sampai dibiayai hingga mendapatkan sertifikat VLK. Tapi jika ekspornya tidak terlalu sering maka akan lebih tertarik menggunakan jasa V-legal karena dirasa lebih mudah dan murah.
IKM jika telah memiliki sertifikat VLK maka harus memperhatikan aturan main sertifikat VLK itu sendiri. Di sisi lain IKM harus menahan diri dari maraknya praktik “jual-beli dokumen V-Legal”. Kendati praktik tersebut belum ada tindakan tegas dari pemerintah, jika tidak segera ditertibkan maka hanya akan mengurangi kredibilitas SVLK itu sendiri. Walaupun munculnya praktik tersebut juga diakibatkan karena adanya situasi dan kondisi pasar yang tidak menentu. Dalam hal ini IKM yang ekspornya tidak rutin dan hanya dalam jumlah kecil maka fenomena “undername” menjadi pilihan yang paling realistis secara ekonomi dan lebih praktis. Bagi pemegang sertifikat VLK pun juga berpeluang untuk “menyewakan” sertifikat VLK-nya. Sehingga dalam hal ini kembali lagi ke masing-masing IKM apakah memilih lebih menjaga “marwah” VLK dengan cara memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan dengan sebaik-baiknya atau ikut ke dalam distorsi pasar dalam praktik jual-beli dokumen V-Legal yang disertai dengan segala konsekuensi yang ada. Unit manajemen perusahaan yang “menyewa” V-Legal dari perusahaan tertentu berpotensi terjadi kebocoran informasi terkait identitas importir/buyer di negara tujuan untuk dimanfaatkan oleh perusahaan penyedia jasa undername. Hal ini tentunya merugikan bagi IKM indsutri kecil menengah yang pangsa pasarnya dapat tergerus dengan sendirinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa IKM indsutri kecil menengah merasa sangat keberatan dengan adanya tuntutan regulasi SVLK. IKM terbebani dari segi biaya dan kompleksitas administrasi SVLK yang dalam pelaksanaannya IKM harus menambah tenaga administrasi harian untuk dokumentasi administrasi tata usaha kayu. Sehingga dalam hal ini masih sangat diperlukan pendampingan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta mendorong terwujudnya berbagai kemudahan dalam hal implementasi sertifikasi legalitas kayu yang membutuhkan kerjasama efektif dari berbagai sektor.

Oleh: Tim Pendamping sertifikasi SVLK ARuPA – FAO-EU FLEGT

Referensi:
Macdonald, Cathy. 2012. Understanding participatory action research: a qualitative research methodology option. Dalhousie University. Canadian Journal of Action Research. Volume 13, Issue 2, 2012, Pages 34-50.


http://silk.dephut.go.id/index.php/info/vsvlk/3

Print Friendly

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*