Home > Berita > Konservasi Penyu di Pantai Kili-Kili Trenggalek
Pertemuan Konsolidasi Forum KEE untuk Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Dokumen Pengelolaan KEE Pantai Taman Kili-kili (Foto: ARuPA)

Trenggalek (16/2) – Pada tangal 15-16 Februari 2021, bertempat di Hotel Bukit Jaas Permai, Sekretaris Daerah (Sekda) Trenggalek selaku Ketua Forum Pengelola KEE Pantai Taman Kili-kili menyelenggarakan rapat koordinasi yang dihadiri 25 instansi meliputi UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Trenggalek, Perum Perhutani dan masyarakat Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Trenggalek. Pantai Taman Kili-kili merupakan area pendaratan dan tempat bertelurnya penyu yang akan dilakukan upaya-upaya konservasi. Kegiatan ini didukung oleh Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA) dan USAID-BIJAK (Bangun Indonesia untuk Jaga Alam demi Keberlanjutan).

Sebagaimana diketahui, penyu adalah kura-kura laut yang merupakan salah satu hewan purba yang masih hidup sampai sekarang. Hewan ini bermigrasi dari tidak jarang benua lain untuk mencari makan ataupun mencari pendaratan untuk bertelur.

Menurut data dari Bank Dunia, sebanyak 80% hewan yang dilindungi justru berada di luar kawasan hutan konservasi. Sebagaimana yang terjadi di Pantai Kili-kili, penyu sebagai hewan di lindungi mendarat di kawasan hutan produksi Perum Perhutani yang berada di Desa Wonocoyo.

Untuk menjaga hewan dilindungi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengeluarkan kebijakan tentang KEE. Sebagai salah satu KEE, Pantai Kili-kili telah berproses sejak beberapa tahun lalu. Hingga pada tahun 2020, Gubernur Jawa Timur menetapkan Pantai Kili-kili sebagai KEE dengan SK No. 188/39/KPTS/013/2020 dengan luas 54,40 hektar.

Untuk menguatkan pengelolaan KEE Pantai Taman Kili-kili, pada tahun 2020 Balai Besar KSDA Jawa Timur dan Dinas Kehutanan Jawa Timur telah memfasilitasi pembentukan forum pengelola KEE Pantai Taman Kili-kili dan Rencana Aksi Pengelolaan KEE tahun 2020-2024.

Menurut Sihono Kepala BKSDA Wilayah I Madiun, proses inisiasi pembentukan KEE Pantai Taman Kili-kili berlangsung cukup lama dan melibatkan banyak pihak.

Registrasi Peserta Pertemuan Konsolidasi (Foto: ARuPA)

“Proses pembentukan KEE Pantai Taman Kili-Kili berawal dari melihat potensi satwa liar yang ada. Balai Besar KSDA Jawa Timur sebagai perpanjangan tangan Kementerian LHK memfasilitasi proses KEE dari awal hingga terbitnya SK Gubernur tentang penetapan wilayah KEE Pantai Taman Kili-Kili”.

Masyarakat di desa Wonocoyo telah memulai konservasi Penyu sejak 10 tahun yang lalu. Mereka berfikir sederhana, jika kita menerima tamu dari jauh, pasti kita akan memberikan pelayanan sebaik mungkin. Hal ini juga tidak hanya berlaku bagi tamu manusia saja, tetapi juga untuk Penyu. Penyu yang mendarat di Kili-kili memiliki kondisi lemah karena perjalanan yang jauh, sehingga perlu untuk diselamatkan.

“Proses untuk merubah mindset masyarakat dari berburu penyu menjadi penyelamatan penyu butuh proses panjang hingga tahun 2010. Sekarang, tidak disangka, banyak pihak melalui forum pengelola KEE bersama-sama dengan masyarakat Wonocoyo mengkonservasi penyu. Kami bersyukur sekali.” Ungkap Ari Gunawan, tokoh konservasi penyu Desa Wonocoyo.

Gayung bersambut dengan inisiatif masyarakat dan BKSDA Jawa Timur tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek sangat mendukung kegiatan konservasi penyu di KEE Pantai Taman Kili-Kili ini. KEE Pantai Taman Kili-Kili yang kegiatan utamanya adalah melakukan konservasi penyu, sejalan dengan visi misi Bapak Bupati Trenggalek, dengan slogan MEROKET: Maju Ekonomi Rakyatnya, Orangnya/Organisasinya Kreatif, dan Ekosistemnya Terjaga

Salah satu bentuk dukungan tersebut tercerim saat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Trenggalek, Bpk Joko Irianto memberikan sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Forum Pengelola KEE Pantai Taman Kili-Kili pada tanggal 15-16 Februari 2021, bertempat di Hotel Bukit Jaas Permai Trenggalek.

Sementara itu, menurut Agus Budi Purwanto, Project Manager dari Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA), kegiatan rapat dua hari ini untuk mendiskusikan mekanisme kelembagaan forum pengelola dan penguatan rencana aksi yang telah disusun. 

“Kami terus berkoordinasi dengan BKSDA Jawa Timur, Dinas Kehutanan Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Banyuwangi, Sumenep, dan Gresik untuk menguatkan kelembagaan dan rencana aksi pada masing-masing KEE” tegasnya.

Print Friendly

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*