ARuPA bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Banyuwangi dalam penyelenggaraan Diskusi dan Launching Buku ‘Kemelut Tanah Hutan’. Kegiatan ini dilaksanakan di kampus UNTAG pada hari Rabu, 29 Juni 2022 yang dihadiri oleh sejumlah stakeholder terkait diantaranya Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Banyuwangi, Dekan Fakultas Pertanian dan Perikanan UNTAG, ATR/BPN Banyuwangi, perwakilan LSM, Kepala Desa Kedungasri dan Desa Sumberasri, serta perwakilan petani. Kegiatan ini didukung oleh The Samdhana Institute pada program Dedicated Grant Mechanism-Indonesia (DGM-I).

Buku tersebut disusun sebagai sebuah pembelajaran bersama terkait perjalanan ARuPA yang turut mengawal dan mengimplementasikan reforma agraria dan perhutanan sosial (RAPS) di Banyuwangi. Buku ‘Kemelut Tanah Hutan’ terdiri dari tiga bagian utama. Bagian pertama membahas terkait sejarah frontir agraria atau terbentuknya pemukiman di Banyuwangi khususnya di Desa Kedungasri dan sekitarnya yang dikaji dengan menggunakan pendekatan political ecology. Pada bagian tersebut mengulas banyak data dan cerita mengenai situasi konfliktual agraria atau tenurial di Banyuwangi di masa lalu khususnya pada saat sebelum lahirnya kebijakan RAPS. Bagian kedua membahas terkait dinamika implementasi kebijakan RAPS. Bagian ini menceritakan upaya pemerintah dalam mengoreksi berbagai permasalahan dan ketimpangan agraria dan sektor kehutanan melalui kebijakan RAPS. Sedangkan bagian ketiga berbicara tentang pengalaman dan pembelajaran atas proses implementasi perhutanan sosial di Desa Kedungasri mulai dari pengajuan hingga pasca menerima izin PS. Salah satu isu penting dalam bagian ketiga tersebut adalah pentingnya keterlibatan dan peran dari institusi desa yang didorong sebagai subjek dalam implementasi PS. Kepala Desa Kedungasri bersama jajaran pemerintah desa hingga buku ini ditulis telah memiliki pengalaman berharga yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran bersama khususnya berkaitan dengan dinamika di masyarakat saat isu PS muncul, pro kontra, kronologi, serta bagaimana strategi kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan.

Pada saat sesi diskusi, buku ‘Kemelut Tanah Hutan’ mendapatkan respon positif dari para tamu undangan. Hal ini dikarenakan buku ini memang benar-benar tulisan yang riil terjadi di lapangan. Salah satu penanggap dari Wanacaraka Institut mengungkapkan bahwa buku ini sangat up to date dan konkret berdasarkan kasus dan pengalaman lapangan yang nyata, namun perlu lebh banyak mengangkat konflik-konflik yang selama ini terjadi di masyarakat disertai dengan rekomendasi-rekomendasi penyelesaian permasalahannya. Hal ini dikarenakan isu reforma agraria di Banyuwangi memiliki potensi konflik yang luar biasa yang belum bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah Banyuwangi. Kemelut tanah hutan menjadi judul yang cocok karena dari jaman kolonial sampai sekarag permasalahan tenurial masih belum tuntas. Yang terpenting hari ini adalah kita sama-sama mendobrak. “Buku ini harus dikirim ke Bupati (Banyuwangi-pen) biar dia tau permasalahan yg sebenarnya” pungkasnya.

Dekan Fakultas Pertanian dan Perikanan UNTAG Banyuwangi dan Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Banyuwangi juga memberikan pandangannya terkait masih tingginya ego sektoral yang sagat mendominasi pada penerapan PS. Tingginya ego sektoral tersebut berdampak pada lambatnya penerapan PS di lapangan dan munculnya permasalahan-permasalahan teknis di lapangan yang seharusnya bisa diselesaikan bersama-sama antar stakeholder. Dalam hal ini sangat diperlukan kolaborasi dan kerjasama antar pihak terkait untuk mengatasi permasalahan implementasi PS di lapangan, yang mana saat ini kolaborasi antar pihak masih belum optimal.

Kepala CDK Banyuwangi berharap pada buku ‘Kemelut Tanah Hutan’ tidak hanya bersisi cerita sukses dan akuntabilitas tim ARuPA, namun juga penting untuk memberikan advice dan saran perbaikan kedepan kepada para pemangku kepentingan. *Al*