Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA) melakukan sosialisasi pendampingan program Perhutanan Sosial (PS) di Banyuwangi. Kegiatan ini buah kerjasama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan dan Ford Foundation.
Manajer Program ARuPa, Agus Budi Purwanto mengatakan, Perhutanan Sosial merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 untuk mengurangi kemiskinan masyarakat sekitar hutan.
Namun dalam implementasinya, terdapat sejumlah permasalahan yang harus mendapat perhatian lebih, seperti kapasitas kelembagaan pengelola PS, kapabilitas pengelolaan kawasan, serta pengembangan usaha produktif.
“Untuk itulah ARuPA bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menginisiasi program Penguatan implementasi agroforestry dan mendorong adanya insentif pasar untuk mendukung kinerja ekonomi perhutanan sosial di Jawa Timur”, kata Agus kepada wartawan, Selasa (20/12/2022).
Di Banyuwangi sendiri, kata Agus, ARuPa akan melakukan pendampingan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan yang berada di Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo.
“Ada sekitar 700 lebih KK yang terbagi dalam dua kelompok. Yakni, Gapoktanhut Kedungasri yang telah mendapatkan ijin IPHPS pada Tahun 2019, dan KTH Sejati yang telah menandatangani perjanjian Kemitraan Kehutanan pada 21 April 2021,” ungkapnya.
Melalui pendampingan yang tepat, diharapkan masyarakat sekitar hutan bisa mengelola dan memanfaatkan areal perhutanan sosial dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas perekonomian dan penghidupannya.
“Melalui program ini, diharapkan masyarakat bisa mengelola areal kawasan hutan tersebut secara optimal untuk meningkatkan perekonomiannya dengan tetap menjaga fungsi dan kelestarian hutan,” imbuhnya.
Kepala Desa Kedungasri, Sunaryo menyambut baik pendampingan perhutanan sosial yang dilakukan ARuPa kepada masyarakatnya. “Tentu kami menyambut baik. Karena tujuan dari peogram ini tidak lain adalah untuk mengentaskan kemisikinan masyarakat di sekitar hutan,” tegasnya.
Di Desa Kedungasri sendiri, kata Sunaryo, ada sekitar 400 hektar kawasan hutan produksi dan 400 hektar hutan mangrove yang masuk kawasan perhutanan sosial. Namun sejauh ini, baru sekitar 22 hektar saja yang dikelola oleh masyarakat.
“Di hutan produksi saat ini baru 22 hektar yang sudah digarap oleh masyarakat kawasan hutan. Itu ditanami pohon balsah yang bisa dipanen saat usia 2 hingga 5 tahun. Itu untuk komoditi ekspor,” imbunnya.
Dengan adanya penguatan SDM melalui pendampingan yang dilakukan ARuPa, Sunaryo berharap jumlah masyarakat yang mengelola perhutanan sosial bisa bertambah.
“Harapan kita bisa sampai 1.300 KK di tahun depan. Apalagi masih banyak areal yang belum tergarap. Termasuk kawasan hutan mangrove yang akan dimaksimalkan untuk budidaya kepiting,” tutupnya.
Artikel ini sudah tayang pada media Sinergi Jatim, Selasa 20 Desember 2022 (Tautan: https://www.sinergijatim.com/jatim/pr-2866153093/arupa-dan-bpdlh-sosialisasikan-program-perhutanan-sosial-di-banyuwangi?page=2 )
