Home > Berita > ARuPA Dampingi Masalah Agraria dan Perhutanan Sosial di Banyuwangi

23 Desember 2020

Ketua Badan Pengurus ARuPA, Totok Dwiantoro (Foto Rochman/Kabarjawatimur.com)

BANYUWANGI, (Kabarjawatimur.com) – Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA) dengan dukungan Dedicated Grant Mechanism Indonesia (DGM-I) dan Samdhana Institute mendampingi desa-desa di Banyuwangi, Jawa Timur soal problem atau masalah Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

Ketua Badan Pengurus ARuPA, Totok Dwiantoro mengatakan, ARuPA sebenarnya mencoba menfasilitasi agar proses percepatan reforma agraria dan perhutanan sosial khususnya di Banyuwangi konflik tenurial cepat mendapatkan jalan keluar.

Di Bumi Blambangan, reforma agraria, ARuPA telah selesai melakukan kajian di empat Desa, diantaranya; Desa Kedungasri, Desa Kendalrejo, Kecamatan Tegaldlimo, Tanah Pusaka di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, dan Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore.

“Kita sudah petakan tipologi konflik atau sengketanya. Disana sudah ada pemukiman, lahan garapan sudah berlangsung lama di kawasan hutan,” kata Totok Dwiantoro saat acara Workshop Percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, di Mirah Hotel, Banyuwangi, Rabu (23/12/2020).

Workshop Percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Sekedar diketahui, sejak periode tahun 2015 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS). Tujuan pelaksanaan program RAPS ini untuk menyelesaikan masalah ketimpangan, baik karena adanya konflik tenurial, kemiskinan, dan ekologis. Program tersebut merupakan program pembaruan agraria melalui legalisasi aset dan legalisasi akses.

Sumber: Kabarjawatimur.com

Print Friendly

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*