“Separoh lebih desa di Wonosobo adalah desa di dalam dan sekitar hutan negara. Jika akses masyarakat terhadap hutan dapat dibuka dan dijamin keberlangsungannya, maka persoalan kemiskinan di Wonosobo otomatis akan teratasi” (Somaeri, Ketua Umum Sepkuba).

Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi diantara 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik per Juni 2011, angka kemiskinan untuk Kabupaten Wonosobo mencapai 29,9 persen, sedangkan angka kemiskinan rata-rata kabupaten/kota di Jawa Tengah sebesar 17,48 persen. Di sisi lain, Wonosobo memiliki potensi hutan negara seluas 19.692 hektar atau 19,2 persen dari wilayah. Jumlah desa di Wonosobo sebanyak 265 desa, 154 desa atau 58 persen diantaranya adalah desa yang memiliki pangkuan atas hutan negara atau biasa disebut desa hutan.

Sepkuba yang sepuluh tahun lebih memperjuangkan nasib petani hutan di Wonosobo merasa perlu untuk merevitalisasi kembali arah dan strategi perjuangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan serta melestarikan sumberdaya hutan Wonosobo melalui kedaulatan akses masyarakat atas hutan.

Atas dasar semangat itu, pada tanggal 12-13 Oktober 2011 bertempat di hotel Surya Asia Wonosobo, telah dilangsungkan Musyawarah Besar Sepkuba. Peserta yang hadir sebanyak 32 orang berasal dari 20 desa hutan di Wonosobo. Hadir juga beberapa pihak antara lain Pimpinan DPRD Wonosobo, Komisi B DPRD Wonosobo, Ketua Forum Hutan Wonosobo (FHW), LSM Koling, dan ARuPA sebagai fasilitator.

Menurut Somaeri, sejak kurun waktu 3 tahun terakhir, gerakan petani di Wonosobo mendapati titik lesu perjuangan. Di sisi lain, Sepkuba sebagai organisasi gerakan petani Wonosobo dirasa perlu untuk memperbaiki organisasi ini dari sisi kelembagaan serta peneguhan kembali arah perjuangan dalam membela petani, khususnya petani hutan.

Sementara itu menurut Ronald, aktivis ARuPA, Sepkuba adalah organisasi gerakan tani yang sangat potensial dan strategis dalam memperjuangkan nasib petani hutan di Wonosobo; “Dengan perbaikan-perbaikan Sepkuba dari sisi kelembagaan, saya yakin bahwa Sepkuba akan semakin efektif dalam memperjuangkan kedaulatan petani atas hutan di Wonosobo” ungkapnya.

Pada hari pertama, peserta musyawarah yang merupakan aktivis petani hutan di masing-masing desa sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi masyarakat (ormas) bernama Sepkuba yang merupakan akronim dari Serikat Petani Kedaulatan Bangsa. Selanjutnya, mereka bersama-sama merumuskan visi, misi, dan program kerja organisasi. Pada sesi siang hingga sore dilakukan pembahasan dan penetapan konstitusi organisasi. Pada sesi malam dilangsungkan pemilihan pengurus Sepkuba periode 2011 – 2014.

Berikut ini program kerja Sepkuba untuk periode kepengurusan 2011 – 2014:
1.    Mengorganisir petani hutan di Kabupaten Wonosobo untuk memperjuangkan kedaulatan petani atas sumberdaya hutan.
2.    Meningkatkan kapasitas, ketrampilan, dan pengetahuan petani hutan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan.
3.    Melakukan kampanye untuk memperkuat kedaulatan petani atas sumberdaya hutan.
4.    Melakukan komunikasi antar pihak untuk meningkatkan peran strategis masyarakat dalam melestarikan hutan.
5.    Memfasilitasi tumbuhnya kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal di setiap desa yang menjadi wilayah kerja Sepkuba.
6.    Memfasilitasi tumbuhnya lembaga keuangan mikro di setiap desa yang menjadi wilayah kerja Sepkuba.

Musyawarah Besar Sepkuba juga merumuskan 3 (tiga) rekomendasi atas pengelolaan hutan di Wonosobo antara lain:
1.    Ada perbaikan model pengelolaan hutan PHBM. Evaluasi menggugat 10 tahun PHBM.
2.    Mendorong FHW dalam penyelesaian konflik masyarakat dengan Perhutani, FHW berperan sebagai mediator.
3.    Penyelesaian sengketa batas kewilayahan pangkuan hutan. Ada pendataan ulang, pemetaan kawasan & potensi hutan di Wonosobo.

Hal yang relatif baru bagi Sepkuba, tidak hanya fokus pada persoalan hutan negara, Sepkuba saat ini juga concern pada persoalan hutan rakyat. Menurut Nisro, yang terpilih sebagai Ketua I Sepkuba yang saat ini sebagai Ketua Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat (APHR) Wonosobo, hutan rakyat sangat berpotensi untuk dikembangkan. Persoalan di hutan rakyat juga tidak kalah banyaknya dengan di hutan negara, misalnya harga kayu dari hutan rakyat yang masih rendah, sulitnya mengurus ijin penebangan dan pengangkutan kayu rakyat, dan masih banyak yang lain.

Pada hari kedua, dari pagi hingga siang dilangsungkan dialog antara Sepkuba dengan Pimpinan DPRD Wonosobo, Komisi B DPRD Wonosobo, dan Ketua FHW. Dalam dialog tersebut, hal yang menjadi fokus pembicaraan yaitu seputar banyaknya ragam konflik yang terjadi antara masyarakat desa hutan dengan Perhutani dalam implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Rekomendasi dari peserta pertemuan yaitu menempatkan FHW untuk berperan aktif dalam penyelesaian konflik kehutanan di Wonosobo, dalam hal ini FHW berperan sebagai mediator. Sementara itu, Bapak Arif sebagai Wakil Ketua DPRD Wonosobo sekaligus sebagai Wakil Ketua Bidang Anggaran DPRD Wonosobo siap mendukung penganggaran untuk FHW, asalkan FHW dapat menunjukkan peran strategisnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan Wonosobo.

Perumusan ulang arah dan strategi perjuangan Sepkuba semoga dapat membuka geliat perjuangan petani hutan di Wonosobo khususnya dan di Jawa pada umumnya pada upaya menempatkan rakyat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumberdaya hutan.