IMG_3474

fao

Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA) bekerja sama dengan FAO – EU FLEGT telah menyelenggarakan Workshop sebagai bentuk sosialisasi program “Peningkatan Perdagangan Kayu Rakyat Legal dan Lestari di Indonesia”, Kamis (4/6/2019), di Hotel Santika, Yogyakarta. Workshop tersebut berhasil terselenggara dengan sukses atas dukungan dari beberapa pihak terkait, diantaranya: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Perdagangan Kabupaten Klaten, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I, Akademisi, Lembaga Sertififkasi, Industri Kecil dan Menengah (IKM) wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang tergabung dalam beberapa perhimpunan/asosiasi, pedagang kayu, serta Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) Bantul, Gunung Kidul, Boyolali dan Blora. Sebanyak 41 partisipan  hadir sebagai perwakilan lembaga.

IMG_3474

Sumber. Dokumentasi Arupa; Suasana pemaparan program FAO-EU FLEGT (4/7/2019)

Workshop dibuka oleh Ir. Pramono Budi Utomo mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daearah Istimewa Yogyakarta. Dalam sambutannya, beliau menyampaikanbahwa hutan memiliki manfaat dan fungsi yang beragam untuk kesejahteraan, oleh karenanya harus dikelola secara lestari. Disisi lain, kompetisi perdagangan kayu lokal maupun internasional semakin ketat dan kompetitif.  Penerapan SVLK merupakan upaya untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Pihaknya menambahkan, Pemerintah pusat telah memfasilitasi 370 unit IKM dan 3700 hutan hak.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui DLHK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakartadi tahun 2019 ini merencanakan kegiatan fasilitasi untuk 150 kelompok IKM.

Direktur Eksekutif ARuPA, Edi Suprapto, S.Hutdalam sambutannya menyampaikan bahwa acara yang dihelat inimerupakan bentuk media sosialisasi program FAO – EU FLEGT untuk mendukung perbaikan tata kelola penatausahaan hasil hutan di Indonesia yang sesuai dengan kerangka hukum SVLK. ARuPA telah lama menjalankan program-program terkait dengan SVLK atau implementasinya. Secara regulasi, SVLK telah mengalami banyak perubahan. Kritik terhadap kebijakanberkaitan dengan penyederhanan regulasi terhadap kayu rakyat dan kemudahan dalam usaha. ARuPA berharap dapat membantu IKM dan KTHR dalam mengimplementasikan SVLK. Kendala utamayang seringkali muncul adalah berkaitan dengan pembiayaan untuk kegiatan penilikan, utamanya dari hutan rakyat. Terhadap kendala tersebut,bukan berarti kebijakan SVLK ditiadakan karenaSVLK sudah menjadi trademark kayu Indonesia. Di sisi lain, persaingan dalam perdagangan kayu, utamanya eksport berjalan sangat kompetitif.

Melalui program ini, ARuPA bermaksud untuk mendampingi industri yang berkomitmen untuk memperolehsertifikat SVLK dimana target minimal adalah 2 grup yang beranggotakan 10 IKM setiap grupnya. Sementara itu, KTHR dan pedagang kayu diharapkan mampu menerapkan DKP dan dokumen angkutan kayu rakyat secara benar. Di sisi lain, ARuPAmencoba mencari peluang untuk pembiayaan dalam rangkamengimplementasikan SVLK, termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Dinas Provinsi terkait.

FAO terus-menerusmempromosikan implementasi Rencana Aksi FLEGT melaluipeningkatan tata kelola hutan, memberikan bantuan teknis, dan membangun kapasitas melalui pendanaan proyek di negara-negara yang memenuhi syarat. Atas dasar pertimbangan tersebut,FAO dan EU FLEGT telah setuju untuk mendukung proyek yang berjudul “Peningkatan Perdagangan Kayu Rakyat Legal dan Lestari di Indonesia”.

Workshop sosialiasi diawali dengan pemaparan dari tiga narasumber.WakilLembaga ARuPAmemaparkan program dan rencana kerja 12 bulan kedepan, wakil DLHK menyampaikan materi terkait kebijakan serta penatausahaan hasil hutan, sementara wakil dari Disperindag menjelaskan terkait standar penerapan SVLK.Sesi kedua dilanjutkan olehpelaku IKM yang telah ber-SVLK terkait sharing pengalaman dan motivasi kepada calon pelaku SVLK,kemudian dilanjutkan diskusi dengan berbagai pihak termasukakademisi, lembaga sertifikasi, industri, pedagang kayu dan kelompok tani mengenai isu-isu terkini terkait perkembangan implementasi standar dan kebijakan SVLK khususnya di hutan hak dan industri pengelola kayu skala kecil dan menengah.

Deddy dari IKM Palm Craft dalam workshop mengatakan bahwa SVLK menjadi tools marketing dalam ekspormisalnyadigunakan padapameran di luar negeri. Manfaat lainnyaadalah pembeli menjadi lebih percaya akan produk yag dijual serta mencegah kecurangan dalam produksi. Hal serupa juga disampaikan oleh pelaku IKM ber-SVLK, Rumekso Setiadi yang kerap disapa Yoyok, bahwa manfaat SVLK adalah lebih menertibkan sistem manajemen internal dalam perusahaan karena dasar pelaksanaan implementasi SVLK adalah sumber penataan dokumen yang rapi.

Tindak lanjut dari kegiatan workshop sosialisasi proyek ini adalah adanya dukungan dari dinas terkait dan komitemen dari IKM, pedagang kayu, industri perimer dan kelompok tani hutan yang menjadi pelaku dalam implementasi standar dan kebijakan SVLK sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang ditargetkan, tandas Rosikhul Ilmi, selaku manajer proyek dalam penutupan acara workshop sosialisasiproyek tersebut. (11/7/2019)

Print Friendly

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*