foto kemiskinan di tengah hutan - fotokredit LUKITO agustus 2015

Setelah mengadakan rapat konsolidasi pada Juli lalu, kini Lembaga ARuPA melakukan penggalian data di lapangan pada bulan ini. Tujuan dari penggalian data ini agar mendapatkan seluruh data tentang kasus konflik kehutanan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah juga penanganan-penanganan yang pernah dilakukan, sehingga dapat tersusun peta kondisi parapihak tentang konflik kehutanan di kabupaten Blora. Untuk tujuan khususnya adalah tentang penanganan hukum kasus konflik kehutanan. (Baca juga: Lembaga ARuPA Adakan Rapat Konsolidasi Program Advokasi).

Latar belakang kegiatan ini bermula dimana hutan sebagai sumber daya alam ternyata tidak hanya menyimpan beragam kekayaan hayati saja. Namun di dalamnya ternyata penuh konflik kepentingan atas penguasaan dan pemanfaatan, seperti misalnya di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Hutan negara di Kabupaten Blora dikuasai dan dikelola oleh Perum Perhutani dengan dasar hukum PP 72 tahun 2010. Dalam kurun waktu yang cukup lama, penguasaan Perhutani ternyata sarat dengan konflik kehutanan, terutama antara Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan. Konflik kehutanan yang dimaksud meliputi konflik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Sayangnya, dalam penanganan konflik kehutanan tersebut, Perhutani acapkali menggunakan tindakan polisioner untuk menyelesaikannya. Angka kekerasan terhadap petani oleh aparat pengaman hutan dalam kasus konflik kehutanan sangat tinggi. Berdasarkan catatan ARuPA, Lidah Tani, dan LBH Semarang, dalam kurun waktu 1998 sampai 2014 setidaknya terdapat 6 orang luka-luka dan 7 orang meninggal.

Selain itu, pada pendekatan lain, Perhutani juga melakukan tindakan preventif dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) melalui pembinaan dan membagi hasil hutan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Namun, hal tersebut tidak secara signifikan menurunkan angka konflik kehutanan, begitupun dengan angka kekerasan.

Tak hanya melalui pendekatan polisioner dan kesejahteraan, tak jarang perhutani juga melakukan pendekatan melalui jalur hukum. Penanganan konflik kehutanan melalui jalur hukum masih dipandang tidak seimbang. Pencurian kayu, pembibrikan lahan, maupun tindakan masyarakat dalam memanfaatkan hutan ditangani oleh Perhutani dan aparat penegak hukum melalui perspektif hukum pidana.

Dari fenomena tersebut, Lembaga ARuPA berusaha melihat kembali bagaimana sebenarnya konstruksi tindakan masyarakat dalam memanfaatkan hutan sehingga dipandang sebagai tindakan melanggar hukum.

Dalam pengambilan data yang dilakukan selama lima hari, dari Selasa, 11 Agustus 2015 hingga Sabtu 15 Agustus 2015, Lembaga ARuPA memperoleh beberapa keterangan dari parapihak mengenai kondisi konflik kehutanan di Blora.

Menurut Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Ir. H. Sutikno Slamet menjelaskan bahwa pada musim kemarau yang  sedang berlangsung saat ini, Kabupaten Blora akan mengalami krisis air, baik itu air bersih maupun air untuk tanaman pertanian. Hal tersebut sangat berdampak pada pendapatan ekonomi masyarakat Blora yang mayoritas adalah petani. Sumberdaya yang ada di sekitar rumah yang notabene adalah hutan kemudian biasanya menjadi sandaran hidup masyarakat. Dengan demikian, diprediksi angka pencurian kayu di hutan akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

Merefleksikan pendekatan kesejahteraan yang dilakukan Perhutani melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), bahwa pendekatan tersebut dirasa masih belum manjur dalam upaya mengatasi konflik kehutanan.

Bagi hasil kayu yang diterima oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai representasi dari masyarakat desa hutan, pemanfaatannya belum dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi terhadap pembangunan di desa juga belum terlihat. Sayangnya, pemerintah tidak bisa terlalu jauh mencampuri penggunaan dana sharing tersebut oleh masyarakat karena dana tersebut bukan merupakan uang negara dalam arti bukan dari APBN maupun dari APBD.

Mengenai proses hukum terhadap petani yang tertangkap karena diduga mencuri kayu di hutan, pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk memprosesnya.

Namun, di lain kesempatan pemerintah daerah berbeda pendapat dengan Perhutani mengenai konflik klaim hutan. Menurut Perhutani, klaim hutan itu adalah modus dari masyarakat untuk dapat menguasai hutan.

Bagi pemerintah Kabupaten Blora, itu bukan modus, tetapi petani di Blora rata-rata tidak mempunyai tanah dan membutuhkan tanah untuk produksi pertanian. Kemudian soal pencurian kayu, Perhutani tidak mau dipersalahkan sepenuhnya dari maraknya pencurian kayu. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Blora mengharapkan agar Perhutani lebih mampu dalam menangani persoalan keamanan hutan tersebut.

Ketua DPRD Blora, Ir. H. Bambang Susilo juga memberikan penjelasan bahwa hutan sebaiknya beberapa tempat dihibahkan kepada pemerintah daerah untuk kesejahteraan petani dalam arti akan dibuat waduk-waduk penampung air untuk pertanian.

Hal tersebut merujuk pada kondisi pertanian di kabupaten Blora yang saat ini menghadapi masalah utama yaitu kekeringan pada musim kemarau. Selain itu, jalan-jalan yang berada dalam kawasan hutan sebaiknya juga diberikan kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat membangun jalan tersebut agar lebih baik. Selama ini, pemerintah tidak dapat membangun jalan tersebut lantaran statusnya masih tanah hutan. Di sisi lain, jalan tersebut juga tidak dibangun dengan baik oleh Perhutani.

Bagi lahan hutan yang tidak produktif, dalam arti selalu mengalami kegagalan dalam penanaman tanaman hutan, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat untuk dapat ditanami tanaman tebu ataupun tanaman pertanian. Lalu dilakukan bagi hasil dari tanaman tersebut misalnya masyarakat mendapatkan bagi hasil 70% dan Perhutani mendapatkan bagi hasil 30%.

Mengenai penegakan hukum terhadap kasus pencurian kayu, lebih lanjut Bapak Ir. H. Bambang Susilo menyampaikan bahwa DPRD tidak bisa mempengaruhi proses hukum yang telah dijalankan oleh aparat penegak hukum. Tetapi harus dipastikan proses hukumnya dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur. Namun secara personal, Bapak Ir. H. Bambang Susilo sebagai wakil rakyat tetap memberikan simpati terhadap keluarga korban.

Persoalan konflik kehutanan adalah persoalan bersama yang harus diselesaikan secara bersama-sama pula. Keterlibatan pemerintah daerah maupun parlemen daerah harus ditekankan karena fungsinya sebagai representasi negara atas konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan (dalam hal ini Perhutani).

Dengan demikian, yang perlu untuk dikuatkan adalah kapasitas masyarakat desa hutan dalam hal pengetahuan dan ketrampilan hukum. Selain itu, pemerintah daerah dan parlemen daerah diharapkan menjalankan fungsi negara dimana salah satunya adalah menjamin warga negara yang miskin agar tidak dikriminalisasi dengan dalih penegakan hukum dan kelestarian hutan.

Print Friendly

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*