Tidak terasa, sudah 2 tahun bagi pengurus APHR Ngudi Utomo yang beralamat di Sukorejo, Musuk, Kabupaten Boyolai mendapatkan SVLK dari PT Mutuagung Lestari. Dan pada akhir tahun 2017, APHR Ngudi Utomo mendapatkan kado istimewa dengan dilaksanakan penilikan yang pertama terhadap kinerja kelompok dalam penerapan tata kelola hutan rakyat di lingkup APHR Ngudi Utomo.
Penilikan dilaksanakan selama 4 hari yakni tanggal 19-22 Desember 2017 dengan menggunakan dasar kebijakan PermenLHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dengan merujuk pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang diatur melalui Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Pada hari pertama, dilaksanakan pertemuan pembukaan yang saat itu dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua dari APHR Ngudi Utomo dan beberapa pengurus yang mewakili Desa Pagerjurang dan Desa Sukorejo yang masuk dalam wilayah kelola APHR Ngudi Utomo. Bapak Hera Hendrasana, selaku auditor dari PT Mutuagung Lestari menyampaikan kepada pengurus tentang kegiatan penilikan ini dan tujuan dilaksanakan penilikan bagi APHR Ngudi Utomo. Beliau menggunakan metode wawancara, pengecekan dokumen dan Observasi lapangan sebagai cara untuk memverifikasi APHR Ngudi Utomo.
Wawancara terhadap pengurus dilaksanakan terkait dengan eksistensi dan komitment dari APHR Ngudi Utomo baik dari segi luasan wilayah kelola maupun jumlah anggota, kemudian dilanjutkan dengan wawancara mengenai dokumen legalitas kelembagaan, penerapan tanda v-legal, penggunaan dokumen angkutan dan beberapa dokumen pendukung lainnya.
Setelah itu dilaksanakan diskusi mengenai rencana dihari kedua sampai dengan terakhir yakni melakukan observasi lapangan pada anggota APHR Ngudi Utomo dengan jumlah sample 21 anggota dari 753 anggota yang terdaftar di APHR Ngudi Utomo. Dari 21 anggota tadi dibagi di 2 desa berdasarkan jumlah anggota terbanyak dan yang belum pernah dilaksanakan pengecekan pada periode sebelumnya. Setelah dibagi kedalam dua desa, dari jumlah tadi di delienasi lagi menurut pemanfataan lahan di APHR Ngudi Utomo yang terbagi kedalam 2 pemanfaatan lahan yakni : pekarangan dan tegalan.
Setelah 3 hari dilaksanakan observasi lapangan dilahan anggota dengan dua tipe pemanfaatan lahan tersebut diatas. Bapak Hera meminta kepada pengurus untuk memvalidasi batas kepemilikan lahan yang dilaksanakan dilapangan dengan peta-peta ataupun sketsa yang dimiliki oleh APHR Ngudi Utomo. Dengan kemampuan dan pengetahuan pengurus seluruh sampel yang diambil berhasil diketahui dan ditunjukkan batas-batas kepemilikan lahan dan sesuai dengan peta perblok APHR Ngudi Utomo kepada Bapak Hera.
Dan pada hari terakhir, dilaksanakan pertemuan penutupan dengan dua agenda yakni pembacaan hasil penilaian dilapangan oleh auditor PT Mutu Agung Lestari dan rekomendasi bagi APHR Ngudi Utomo. Pertemuan dihadiri oleh beberapa pengurus APHR Ngudi Utomo termasuk yang kemarin mendampingi di lapangan. Hasil verifikasi yang dilakukan , dalam prinsip dan indicator VLK pada APHR Ngudi Utomo , “TIDAK DIKETEMUKAN KETIDAK SESUAIAN” dan untuk sementara ini APHR masih berhak menggunakan sertifikat legalitas kayu yang dimilikinya sampai dengan nanti ada keputusan dari komisi pengambil keputusan di PT Mutuagung Lestari.
Wajah-wajah lega tersirat diantara kerutan-kerutan wajah salah seorang pengurus yang sejak awal sampai dengan akhir mendampingi proses vlk ini, begitu juga dengan pengurus-pengurus yang lain, lelah mereka, perjuangan mereka membuang waktu bersama keluarga untuk membantu proses VLK kelompok seakan telah terbayar lunas dengan dibacakannya hasil sementara penilikan pertama VLK pada APHR Ngudi Utomo. (ST)

Print Friendly

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*