Jpeg

Pada Selasa, 28 Juni 2015, Lembaga Aliansi Relawan Untuk Penyelamatan Alam (ARuPA) mengadakan rapat rencana kerja untuk project “Penguatan Kapasitas Masyarakat Sekitar Hutan dalam Pemantauan Peradilan” di kantor ARuPA, Sleman, Yogyakarta. Rapat itu dihadiri oleh  ARuPA, Fakultas Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, LBH Yogyakarta, dan KPA Jawa Tengah.

Project tersebut, rencananya akan digunakan untuk memperkuat posisi masyarakat sekitar hutan yang dikriminalisasikan oleh negara.

Latar belakang diadakannya kegiatan ini sendiri dikarenakan adanya ketidakadilan yang dialami masyarakat lokal, seperti penembakan, penganiayaan, dan penangkapan tidak sesuai prosedur. Selain itu, proses peradilan yang dilakukan sendiri tidak transparan dan adanya praktek jual beli kasus. Hal ini jelas merugikan masyarakat miskin sekitar hutan.

Dalam rapat tersebut dibahas cara yang akan ditempuh untuk mencapai hal tersebut. Ada lima cara yang direncakan. Pertama, adanya pelatihan untuk masyarakat hutan; kedua, konsolidasi, pembentukan, dan deklarasi pemantau peradilan lingkungan; ketiga, membuka dialog dan menyamakan perspektif tentang penanganan kasus lingkungan dengan para penegak hukum; keempat, adanya  pengorganisasian kader, monitoring pasca pelatihan, monitoring kasus hukum lingkungan; kelima, pengelolaan pengetahuan dan informasi melalui berita, film, dan buku tentang proses dan substansi kerja yang telah dilakukan.

Setelah rapat, kegiatan untuk bulan depan sendiri adalah melakukan need assesment pada para pihak serta mengumpulkan data-data tentang kasus-kasus di lokasi.

 

Print Friendly

One Comment, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*