jurnalpsda1-2

 

Judul Bulletin/Buku:

Jurnal PSDA Vol.1/2/Okt-Des/2000
Tebal :
Penerbit :
BP ARuPA
Tahun Penerbitan :
Oktober 2000
 ISSN : 1411 – 5778  

Editorial :

Salam lestari, adil dan demokratis!
Desentralisasi, sepertinya sedikit demi sedikit merupakan keniscayaan yang mesti terjadi, serta kita harus hadapi bersama. Terlepas dari persoalan bahwa desentralisasi itu sendiri secara asosiatif sering diartikan sebagai wacana yang sangat politis sifatnya, bagaimanapun juga pemikiran tersebut sekarang sudah diolah menjadi kebijakan nasional dan diakomodir dalam peraturan perundang-undangan.

Kebijakan nasional tersebut tidak lain adalah otonomi untuk memberi ruang lebih kepada daerah (region) supaya berinisiasi mendefinisikan sendiri hak-hak atau kepentingannya secara konstruktif, yang tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan vital-substantif masing-masing daerah. Namun demikian, walaupun pada tingkat wacana kebijakan desentralisasi itu telah berkembang sedemikian jauh dan sudah mulai diakomodir dalam peraturan perundangan yang ada, sebuah pertanyaan kritis tetap mengemuka, yaitu sejauh mana asumsi-asumsi dasar tentang devolusi yang paling ideal dan strategis benar-benar dipertimbangkan dalam diskursus maupun kebijakan otonomi. Untuk itu semua nampaknya perlu diadakan pengujian secara lebih cermat dan hati-hati.

Dalam kesempatan kali ini, Jurnal PSK-PSDA mencoba melakukan telaah untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Dengan titik tekan, tentu saja pada kebijakan-kebijakan perundangan yang terkait dan masih dalam koridor pengelolaan sumber daya alam secara adil, demokratis dan lestari. Hanya saja secara spesifik jurnal kali ini mencoba melakukan pengujian tersebut dengan pendekatan asas subsidiarity, yaitu suatu asas yang berangkat dari asumsi bahwa pembuatan kebijakan (policy making) harus dilaksanakan dilevel yang paling relevan dan paling dekat dengan lingkungan kebijakan tersebut akan dilaksanakan.

Tema utama edisi kali ini mengangkat topik “Desentralisasi Setengah Hati: policy nir partisipatif?” dengan beberapa artikel utama. Dimulai dengan artikel dari Muchsan yang mencoba membedah UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dari perspektif yuridis, serta signifikansinya dalam peluang dan tantangannya. Sebuah artikel yang mencoba melakukan prediksi probabilitas terhadap semua hal yang mungkin terjadi pada saat mulai diberlakukannya UU Otonomi Daerah pada tingkat operasional.

Dilanjutkan dengan artikel Ahmad Subagya yang lebih bersifat “membumi”, karena ia mencoba menawarkan gagasan daerah Kabupaten –dalam kapasitasnya sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam persoalan otonomi daerah–supaya bisa menfungsikan diri lebih sebagai inisiator dalam memulai desentralisasi (begin to do something), dan proaktif dalam mengemukakan kehendak-kehendak aktualnya. Untuk itu Ahmad Subagya mengemukakan beberapa prakondisi yang dianggap dapat menstimulasi terciptanya kondisi semacam itu.
Kemudian disusul oleh tulisan Irfan Bakhtiar yang melakukan studi komparasi mengenai pengelolaan sumber daya hutan di Pulau Jawa dengan pengalaman pengelolaan di Nepal. Disertai juga dengan gagasan alternatif pola relasi “negara” (baca:Perum Perhutani) dengan masyarakat desa hutan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah.

Tema utama kali ini selanjutnya ditutup oleh Faisal H. Fuad –anggota dewan redaksi–yang memposisikan dirinya seperti “seorang editor analis” yang mencoba memberikan beberapa catatan penting berkenaan dengan penguatan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat lokal dari perspektif devolutif.

Dalam rubrik artikel dihadirkan tulisan Soetandyo Wignjosoebroto yang mengulas sejarah hukum pertanian di Jawa pada abad ke-19 dengan pokok bahasan tanah dan tenaga kerja sebagai bagian dari faktor produksi. Juga dilengkapi oleh tulisan Farida yang menganalisa akar-akar persoalan dari timbulnya konflik tanah antara “negara” dan rakyat di Indonesia, serta sebuah tawaran solutif terhadap konflik tersebut.
Selamat Membaca!

Daftar Isi:

Tema Utama

  • Prediksi Probabilitas yang Bisa Terjadi dari Pemberlakuan UU No.22/1999 …………… (M. Muchsan)
  • Mulai dari Kabupaten: Mekanisme dan Implementasi Otonomi Daerah ………………….. (Ahmad Subagya)
  • Community Forestry di Nepal: Sebuah Pelajaran Bagi Desentralisasi dan Devolusi Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Jawa ………………………. (Irfan bakhtiar)
  • Menuju Devolusi Pengelolaan Sumber Daya Hutan ………………………………… (Faisal H. Fuad)

Artikel

  • Hukum dan Perkembangan Pertanian di Jawa ………………………………………. (Soetandyo Wignjosoebroto)
  • Mencari Solusi Masalah Sengketa Tanah ……………………………………………… (Farida)

Silakan Klik disini untuk membaca!

Print Friendly

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*