Judul Bulletin/Buku/Majalah : �
Jurnal PSDA Vol.1/1/Juli/2000
Tebal :
Penerbit :
BP ARuPA
Tahun Penerbitan :
Juli 2000
ISBN :

Editorial :

Hutan sebagai kekayaan alam milik bangsa Indonesia yang selama ini dijadikan sebagai penyangga kehidupan rakyat dan merupakan salah satu sumber pendapatan negara cenderung terus menurun kondisinya karena tidak dikelola secara profesional,adil,demokratis dan lestari. Lahirnya UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang berlaku efektif mulai tanggal 30 September 1999, dan merupakan pengganti UU No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, banyak diharapkan menjadi pijakan bagi pengelolaan hutan yang ideal diera mendatang.

Namun demikian, setelah dilakukan telaah secara mendalam, baik dari perspekstif filosofis, sosiologis, maupun yuridis harapan semacam itu nampaknya masih jauh dari kenyataan. Karena ternyata pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diketemukan beberapa kesalahan fundamental baik dari segi isi maupun proses pembentukannya, kesalahan mana nantinya diprediksi akan mempengaruhi akseptasi masyarakat terhadap UU tersebut karena dianggap tidak akomodatif terhadap kepentingan-kepentingannya.

Dalam konteks inilah maka Pusat Studi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSK-PSDA) yang merupakan kerjasama dua lembaga yaitu Lembaga Aliansi Relawan Untuk Penyelamatan Alam (ARuPA) dan Lembaga Bina Kesadaran Hukum Indonesia (LBKHI) menerbitkan Jurnal Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam No.1 Volume 1 bulan bulan Juni 2000 dengan mengangkat tema utama “Menguji Derajat Kedemokratisan Tingkat Akomodasi UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Prediksi Akseptasi rakyat terhadapnya”.

Krisis pengelolaan hutan di Indonesia dalam segala bentuknya sebagai akibat pengelolaan hutan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang yang berada disekitar kekuasaandan digunakan tanpa memperhatikan faktor keadilan dan kelestariannya, diangkat oleh Hasanu Simon dengan memaparkan proses sejarah peraturan kehutanan dan fakta-fakta pengelolaan hutan pada jaman orde baru. Dilanjutkan dengan tulisan San Afri Awang tentang fakta yang terjadi seputar proses pembahasan RUU Kehutanan. Sementara Nur Hasan Ismail dan Deny Indrayana mencoba menggagas prediksi tingkat akseptasi masyarakat terhadap Undang-Undang Kehutanan dari sisi sosiologi hukum.

 

Daftar Isi:

Tema Utama:

  1. – Kilas Balik Sejarah Peraturan tentang kehutanan  —- (Hasanu Simon)
  2. – Dinamika Proses RUU Kehutanan —- (San Afri Awang)
  3. – Korelasi Hukum Akomodatif terhadap tingkat akseptasi masyarakat (Analisa Terhadap Undang-Undang Kehutanan dari Perspektif Sosiologi Hukum) —-  (Nur Hasan Ismail)
  4. – Prediksi tingkat akseptasi rakyat terhadap Undang-Undang kehutanan —-  (Denny Indrayana)

Opini:

  1. – Kehutanan Indonesia Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 1999
  2.  (Keberlanjutan Sumber Daya dan Konflik) ( Faisal H. Fuad)
  3. – Mempersoalkan kemungkinan Judicial Review terhadap Peraturan Pemerintah di Bidang Kehutanan (Totok Dwi Diantoro)

Silakan Klik disini untuk membaca!

Print Friendly

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*