Buku ini adalah hasil studi kolaboratif oleh: ARuPA, Yayasan Koling dan Asia Forest Network.

Penerbitan studi kasus ini didukung oleh Asia Forest Network dan Community Forestry International serta didanai oleh Masyarakat Eropa dan East Asia and Pacific Environmental Initiative melalui United State Agency for International Development. Pandangan yang disampaikan dalam studi kasus ini sepenuhnya merupakan pendapat Asia Forest Network dan tidak dapat dianggap sebagai cerminan pendapat resmi para penyandang dana.

Deskripsi Buku :

Judul Buku:
Hutan Wonosobo : Keberpihakan yang tersendat
Tebal :
57 halaman
Penerbit :
BP ARuPA
Tahun Penerbitan :
2005
ISBN :
979-96513-3-6
Ringkasan :
Dunia kini memperhatikan upaya Indonesia yang sedang mencari jalan untuk menghentikan kerusakan yang cepat di hutan-hutan tropis diwilayah negeri tersebut.
Seperti di negara lainnya, sebagian hutan Indonesia dikuasai oleh negara selama lebih dari 50 tahun.
Pada 1999, setelah melalui masa-masa penjarahan hutan yang parah, reformasi kebijakan menghantarkan desentralisasi beberapa fungsi administratif kepada pemerintah daerah, termasuk
aspek-aspek pengelolaan sumber daya alam. Sejumlah pemerintah daerah mengambil kesempatan ini dan memberlakukan kebijakan yang mencerminkan perhatian utama mereka dalam pengelolaan hutan.
Berbagai tindakan dibeberapa kabupaten, yang justru menimbulkan kerusakan yang lebih parah, mempengaruhi proses-proses di kabupaten lain yang sungguh-sungguh berupaya menyelamatkan lingkungan.
Di Jawa, pulau yang paling lama menjadi ajang pengelolaan perkebunan berbasis sains dan pulau berpenduduk paling padat, masyarakat melihat reformasi ini sebagai pertanda hadirnya sebuah sistem
pengelolaan hutan yang memberi kesempatan lebih luas bagi masyarakat. Mereka beramai-ramai membangun wanatani diatas lahan tandus atau gundul dikawasan perusahaan perhutanan negara dengan harapan,
suatu saat nanti, mereka akan mendapatkan keuntungan dari panen kayu.
Reformasi membuka jalan bagi bermacam pendekatan multipihak yang marak menanggapi pengalihan kendali pemerintah pusat dan kebutuhan untuk mengelola berbagai kepentingan atas lahan hutan.
Forum komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) memegang peranan penting dalam membawa para penopang (stakehoder)untuk duduk bersama dan menegaskan pentingnya melibatkan petani hutan dalam merumuskan kebijakan serta melaksanakan program perhutanan diJawa.
Studi kasus ini menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam upaya mengarahkan desentralisasi agar bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup setempat.
Laporan ini mengisahkan transformasi yang diterapkan oleh masyarakat di lahan, potensi munculnya mekanisme sosial, dan tantangan yang dihadapi dalam merundingkan kesepakatan untuk sebuah pengelolaan hutan yang lebih adil dan berwawasan ekologis.
Laporan ini juga menceritakan pencarian terus-menerus yang dilakukan segenap penopang hutan di Kabupaten Wonosobo, sekalipun dipenuhi dengan perbedaan pandangan dan pemahaman, untuk terus melanjutkan pembicaraan mengenai pengelolaan lahan hutan dan menapak maju.
Stock Buku:
11 eksemplar
Jika anda berminat dengan buku ini, silakan hubungi kami di:
email :
arupa@arupa.or.id

cukup dengan mengganti ongkos kirim serta menuliskan nama dan alamat yang jelas.

 

Atau silakan download buku ini download

Available in english version click here 

Print Friendly

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*