Download PDF

Hutan Rakyat sudah sejak lama memberikan sumbangan ekonomi maupun ekologis baik langsung kepada pemiliknya maupun kepada masyarakat sekitar. Namun demikian pada awalnya perhatian para birokrat, pelaku bisnis, pemerhati lingkungan maupun peniliti sangat terbatas. Perhatian memang lebih banyak diberikan pada sumbangan hutan alam yang pada masa-masa awal kekuasaan orde baru dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Baru kemudian ketika pada akhirnya pengelolaan hutan alam yang lebih berorientasi pada pendapatan ekonomi dengan dukungan pengusaha kehutanan terbukti tidak mampu melestarikan hutan bahkan menyisakan kerusakan hutan yang sangat parah. Pihak-pihak tersebut sedikit demi sedikit mulai memperhatikan keberadaan hutan rakyat. Bahkan, walaupun nuansa politis dan propagandanya masih domininan dari pada poltical will yang diberikan, pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah diakui sebagai salah satu solusi permasalahan kehutanan di Indonesia.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran beberapa hal berkaitan hutan rakyat seperti aspek sejarah pembangunan hutan rakyat, aspek ekonomi hutan rakyat, aspek kelembagaan hutan rakyat dan berbagai tantangan dan persoalan pengembangan hutan rakyat ke depan.

 

Inisiatif Hutan Rakyat

Sejatinya masyarakat telah lama mengenal pola pemanfaatan lahan yang menyerupai hutan rakyat. Bagi masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya lahan tersebut lebih dikenal dengan sebutan ‘pekarangan’ dimana pada lahan tersebut masyarakat menanam berbagai jenis tanaman keras seperti jati, kelapa, randu, dan lain sebagainya.

Walaupun sebagian besar hutan rakyat di Jawa berada pada tanah dengan status tanah milik rakyat, pengembangan hutan rakyat sangat erat kaitannya dengan program pemerintah khususnya program penghijauan. Menurut laporan studi yang dilakukan Wartaputra (1990), pengembangan hutan rakyat di Jawa dimulai pada tahun 1930 oleh pemerintah colonial. Kemudian Pemerintah Indonesia pada tahun 1950-an mengembangkan hutan rakyat melalui program ‘Karang Kitri’ dan program penghijauan pada awal tahun 60-an. Pada awal pengembangannya, sasaran pengembangan hutan rakyat adalah pada lahan-lahan kritis yang berjurang, dekat mata air, lahan terlantar dan tidak lagi dipergunakan untuk budidaya tanaman semusim. Tujuan pengembangan hutan rakyat adalah untuk meningkatkan produktivits lahan kritis, memperbaiki tata air dan lingkugan dan membantu masyarakat dalam penyediaan kayu bangunan, bahan perabotan rumah tangga dan sumber kayu bakar.

{mospagebreak}Keberhasilan program penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis di Jawa yang dikembangkan pemerintah ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Pada beberapa daerah seperti di Gunung Kidul, Wonogiri dan Pegunungan Kapur Selatan dimana kondisi tanah sangat marginal sehingga sering dikenal dengan istilah “batu bertanah” bukan “tanah berbatu”, masyarakat setempat tidak hanya menanam bibit tanaman kehutanan yang disediakan oleh Pemerintah. Masyarakat memulai penanaman dengan berbagai persiapan teknis seperti memecah bebatuan dan pembuatan teras. Pada lahan-lahan dimana lapisan tanah yang tersedia sangat tipis itulah masyarakat memulai menanam tanaman kayu. Sisa makanan dan kotoran ternak dibawa ke lahan yang akan dihutankan untuk menambah ketebalan dan kesuburan tanah. Kegiatan tersebut dilakukan sepanjang tahun bergantian dan saling mendukung dengan kegiatan penanaman tanaman pertanian, usaha ternak keluarga dan kegiatan ekonomi lain di luar lahan seperti kegiatan ‘mboro’.

Perkembangan hutan rakyat walaupun hanya dengan dukungan program dan pendanaan yang relative terbatas menunjukkan hasil yang luar biasa. Beberapa studi yang dilakukan perguruan tinggi melaporkan bahwa pemenuhan kebutuhan kayu pertukangan dan kayu bakar rakyat ternyata sebagian besar bersumber dari hutan rakyat.

Pada daerah-daerah di mana hutan rakyat berkembang, salah satu factor yang mendukung tingginya minat masyarakat mengembangkan hutan rakyat adalah berkaitan dengan jaminan/kepastian atas pemanfaatan hasil hutan2 . Pemilik lahan juga memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan pola tanam sesuai kebutuhannya. Pada lahan miliknya yang terdiri dari beberapa macam kategori seperti pekarangan, tegalan, kebun, bahkan sawah masyarakat menanam berbagai macam tanaman kayu seperti jati, sengon, akasia, mahoni. Tanam-tanaman tersebut ditanam bercampur dengan tanaman berkayu yang menghasilkan buah-buahan seperti nangka, mangga, petai, durian, duku, dan lain-lainnya. Untuk tanaman-tanaman semusim yang biasanya dipungut hasilnya untuk kebutuhan pangan yang bersifat harian (jangka pendek) ada beberapa jenis seperti lombok, kapulaga. Bahkan pada beberapa tempat atau pada musim hujan padi juga ditanam di bawah tegakan kayu.

Pola pemanfaatan lahan masyarakat yang memadukan tanaman kayu dengan tanaman pertanian (agroforestry) terus berkembang. Pada tahun 1993, jumlah rumah tangga yang mengelola hutan rakyat mencapai 827.767 rumah tangga yang sebagian besar besar 690.895 (83,5%) berada di pulau Jawa dan sisanya di luar pulau Jawa. Luasan hutan rakyat juga terus bertambah. Berdasar data yang dirilis oleh BPKH XI Jawa – Madura, luasan hutan rakyat indikatif di pulau Jawa dari 1,9 juta hektar pada tahun 1993 meningkat menjadi 2,7 juta ha pada tahun 2009, dengan taksiran volume kayu sebesar 74 juta m3.

Tabel 1. Luasan Hutan Rakat di Jawa (indikatif)

Sumber: Is Mugiyono, 2009

Meskipun telah berkembang dan memberikan kontribusi nyata secara ekonomi maupun ekologis, hingga saat ini belum ada definisi hutan rakyat secara legal formal. Dalam 2 undang-undang Kehutanan yang pernah ada yaitu UU Kehutanan no 5/1967 maupun UU no 41/1999 tidak secara spesifik menyebutkan Hutan Rakyat. Dalam UU no 5/1967 istilah yang bisa dijadikan acuan/ menyerupai dengan Hutan Rakyat adalah Hutan Milik, yang didefinisikan sebagai hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik. Sedangkan dalam UU no 41/1999, istilah yang bisa dikaitkan dengan hutan rakyat adalah Hutan Hak yang didefinisikan sebagai hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Pengertian semacam itu kurang mempertimbangkan keadaan yang berkembang di lapangan. Hutan rakyat juga tidak bisa dimaknai sebagai kumpulan tanaman berkayu (pohon) semata. Hutan rakyat harus dimaknai dengan mempertimbangkan kondisi dan pengetahuan local. Tidak ada definisi tunggal terhadap pemahaman tentang hutan rakyat.

Dalam masyarakat Gunung Kidul misalnya, hutan rakyat tidak hanya dikembangkan pada tanah-tanah milik tetapi juga pada tanah-tanah lain di luar kawasan hutan Negara seperti tanah bengkok, tanah kas desa, tanah sultan ground dan lain-lain. Dengan demikian pemahaman tentang hutan rakyat penekanannya bukan pada status kepemilikan tanahnya melainkan pada kata ‘rakyat’ sebagai pengelola. Masyarakat Gunungkidul juga memiliki memiliki konsepsi lokal wono untuk menyebut ‘hutan rakyat’ yang bukan hanya diterjemahkan secara fisik sebagai kumpulan pohon tetapi dimaknai secara lebih luas sebagai kesatuan ekosistem yang unik sebagai strategi bertahan hidup masyarakat yang merupakan perpaduan antara tegalan, pekarangan, sawah dan kebonan. Dalam konsepsi wono itulah masyarakat menanam dan memungut hasil dari tanaman pertanian, menebang kayu untuk membangun rumah, menjual pohon untuk mendapat cash money apabila ada keperluan mendadak dan besar. Dalam wono tersebut, masyarakat memelihara/menghidupi dan memperoleh dukungan kehidupan dari ternak yang berupa sapi ataupun kambing.

 

Aspek Ekonomi Produksi Hutan Rakyat

Dalam bagian ini akan diuraikan bagaimana keberadaan hutan rakyat telah memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan ekonomi wilayah khususnya berkaitan dengan produksi kayu rakyat. Hutan rakyat memiliki potensi yang besar, baik dari sisi potensi kayu yang dihasilkan maupun besarnya rumah tangga atau tenaga kerja khususnya di pedesaan yang bisa dilibatkan. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul melaporkan dalam setiap tahun kayu yang dihasilkan dari hutan rakyat di wilayahnya berkisar antara 80.000 – 100.000 m3 / tahun. Sementara, Asmindo mencatat pada tahun 2006, 400.000 m3 kebutuhan kayu industry di kabupaten Jepara berasal dari hutan rakyat. Kebutuhan ini setiap tahun akan mengalami peningkatan berkaitan dengan semakin menurunnya produksi kayu hutan Negara yang dikelola Perum Perhutani. Sumber lain menyebutkan pada tahun 2000 hutan rakyat menyumbang sekitar 900.000 m3/tahun atau 11% dari total suplay kayu industry di seluruh pulau Jawa.

Pengusahaan hutan rakyat merupakan serangkaian kegiatan usaha yang meliputi kegiatan produksi, pemanenan, pemasaran/distribusi dan industry pengolahan. Banyaknya kegiatan usaha tersebut juga berimplikasi pada banyaknya pihak/tenaga kerja yang bisa ditampung dalam kegiatan pengusahaan hutan rakyat.

Dalam hal produksi dan pengelolaan, selain melibatkan rumah tangga petani pemilik tanah pengusahaan hutan rakyat juga melibatkan buruh tani. Kegiatan produksi dan pengelolaan juga telah mendorong tumbuhnya usaha persemain tanaman kayu yang melibatkan tenaga kerja dan jasa pengangkutan cukup banyak. Sebagai ilustrasi, satu Unit Manajemen Hutan Rakyat di Kabupaten Gunungkidul yang tersertifikasi pada tahun 2006 dengan luas 815,18 ha jumlah petani yang terlibat sebagai pengelola sebenyak 997 keluarga. Apabila rata-rata luas lahan yang diusahakan sebagai hutan rakyat sebesar 0.75 ha, maka dengan luas hutan rakyat indikatif mencapai 2.7 juta ha untuk Jawa dan Madura maka jumlah keluarga yang mengusahakan hutan rakyat bisa mencapai 3.7 juta keluarga.

Menurut hasil survey yang dilakukan oleh Taufik, di Kabupaten Gunungkidul diperkirakan luas hutan hutan rakyat berkisar antara 30 ribu – 40 ribu ha. Rata-rata realisasi penjualan kayu hasil hutan rakyat untuk seluruh ukuran (kelas) kayu kabupaten Gunungkidul adalah sebesar 80.000 m3 dengan tujuan pemasaran luar daerah dan 45.000 m3 untuk pemasaran dalam daerah. Dari angka tersebut perkiraan pendapatan petani pengelolaan hutan rakyat di seluruh kabupaten Gunungkidul berkisar antara 80 – 85 milyar rupiah.

Berkaitan dengan sub kegiatan pemanenan dan perdaganan kayu, menurut survey yang dilakukan Arupa (2004), di kabupaten Gunungkidul terdapat dua tujuan kegiatan pemanenan hasil hutan rakyat yaitu pemanenan untuk dipergunakan sendiri dan pemanenan untuk dijual baik di dalam daerah maupun dijual ke luar daerah dimana para pedagang kayu berperan.

{mospagebreak}Dengan jalur perdaganan kayu rakyat seperti tersebut, kegiatan pemanenan dan perdagangan kayu rakyat di kabupaten Gunungkidul telah berkontribusi dalam membuka kesempatan kerja yang bisa diakses bagi penduduk sekitar karena tidak membutuhkan ketrampilan khusus dan persyaratan pendidikan tertentu. Beberapa peluang kerja yang timbul antara lain tukang tebang, buruh tebang, jasa angkutan kayu, buruh muat dan jasa penggergajian kayu baik yang menetap (permanen) maupun yang mobile. Berdasar perhitungan Taufik, besar keuntungan yang diterima oleh seluruh pedagang kayu yang ada di kabupaten Gunungkidul dengan total volume kayu sebesar 80.000 m3 mencapai 34 milyar rupiah. Sedangkan total pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja yang terlibat sebagai tenaga dan pesaran loging yang meliputi tukang tebang, buruh tebang, buruh muat dan lain sebagainya mencapai 13,8 milyar.

Pengusahaan hutan rakyat telah mendorong berkembangnya usaha jasa dalam bidang penggergajian kayu. Di kabupaten Gunungkidul terdapat 24 unit penggergajian tetap dan 32 unit penggergajian keliling. Selain itu juga berkembang 206 unit usaha pengolahan kayu yang tersebar di 18 kecamatan dan sedikitnya 40 unit armada trasportasi yang beroperasi setiap hari. Berikut adalah jumlah tenaga kerja yang terserap di dalam pengusahaan hutan rakyat:

Tabel 2. Serapan tenaga kerja  dalam pengusahaan hutan rakyat

Jumlah tenaga kerja yang digambarkan diatas belum termasuk jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan lain seperti jasa muat kayu ke atas truk, jasa penebangan dan jasa grader.

Pengusahaan hutan rakyat juga telah mendorong tumbuhnya unit usaha kerajinan dengan bahan baku kayu. Di kabupaten Gunungkidul saat ini telah tumbuh 18 unit usaha home industry dengan produku berupa ukir kayu, batik kayu, kerajinan topeng kayu dan bentuk-bentuk seni handycraft lainnya. Pengusahaan hutan rakyat di kabupaten Gunungkidul, Pacitan, Wonogiri juga merupakan penopang bahan baku bagi kelangsungan pengusaha/pengrajin furniture yang berada di kabupaten sekitar seperti Sukoharjo, Klaten, Solo, Karanganyar, Jogjakarta, bahkan hingga sampai Jepara.

 

Aspek kelembagaan pengelolaan hutan rakyat

Pengelolaan hutan rakyat pada umumnya dilakukan secara perorangan pada lahan milik. Hamparan hutan rakyat juga tersebar dalam petak-petak lahan milik (persil) yang kecil. Keputusan teknis pengelolaan hutan seperti penanaman, pemeliharaan dan pemanenan bergantung pada keluarga yang pada umumnya dengan pertimbangan kondisi ekonomi keluarga. Dalam system hutan rakyat terkenal istilah ‘tebang butuh’, dimana kegiatan penebangan menyangkut pohon mana yang ditebang dan berapa jumlahnya tergantung pada kebutuhan masing-masing keluarga. Begitu juga dengan pilihan pola tanam. Pada keluarga yang memiliki lahan pertanian cukup luas atau memiliki berbagai sumber pendapatan selain menerapkan pola agroforestry juga memungkinkan penanaman dengan pola monokultur.

Walaupun keluarga merupakan pihak yang paling menentukan keputusan dalam pengusahaan hutan rakyat, pada umumnya petani hutan rakyat sudah tergabung dalam kelompok-kelompok tani hutan rakyat. Kelompok-kelompok tersebut dibentuk berkaitan dengan program-program penghijauan dari pemerintah. Karena memang ditujukan untuk melancarkan kegiatan-kegiatan teknis seperti koordinasi kerja, pembagian bibit dan beberapanya untuk pencairan bantuan kredit pada umumnya kelompok-kelompok tersebut tidak aktif setelah program tersebut berakhir. Kelompok tidak cukup berdaya dalam membantu permasalahan petani khususnya berkaitan dengan persoalan ‘tebang butuh’. Selain bisa mengancam kelestarian hutan rakyat, penebangan dan penjualan kayu pada saat didesak kebutuhan seperti biaya sekolah, biaya hajat, biaya rumah sakit juga menyebabkan rendahnya posisi petani dalam bernegosiasi menentukan harga yang disepakati dengan pedagang. Pada umumnya petani menjual dalam posisi pohon berdiri sehingga tidak dihitung berdasar jumlah volume kayu dan tanpa ada harga standard per meter kubic.

Keluarga juga memiliki peran yang dominan dalam memutuskan apakah lahan miliknya tetap akan dipertahankan sebagai hutan rakyat atau akan dipergunakan untuk peruntukan lain. Di beberapa tempat lahan yang semula diperuntukkan sebagai hutan rakyat dialihkan peruntukannya untuk membangun rumah, pembangunan infrastruktur dan sarana umum lainnya. Dalam hal ini, kalau memang hutan rakyat dipandang memiliki nilai ekonomi, ekologi maupun social yang tinggi perlu dipertimbangkan adanya satu model kelembagaan yang bisa berperan efektif untuk melestarikan hutan rakyat tanpa harus melanggar hak-hak privat pemilik lahan. Peran pemerintah desa perlu diberdayakan, bukan hanya dalam pengurusan surat ijin tebang tetapi juga mengendalikan pembangunan di wilayahnya.

 

Peran hutan rakyat terhadap lingkungan

Sumbangan hutan rakyat dalam menopang lingkungan local dimana hutan rakyat itu berada tidak diragukan lagi. Beberapa studi, survey menunjukkan bagaimana hutan rakyat berkontribusi dalam memperbaiki lingkungan yang semula kritis dan tandus kini menjadi kawasan yang hijau dan subur. Seorang ilmuwan terkemuka juga pernah mengatakan bahwa terhindarnya pulau jawa dari bencana ekologi seperti banjir dan kekeringan bukan karena keberhasilan pengelolaan hutan Negara tetapi justru karena kearifan masyarakat membangun hutan rakyat dilahan miliknya.

Pada beberapa wilayah di kabupaten Wonogiri, hutan rakyat yang dikelola oleh masyarakat setempat bukan hanya melestarikan mata air tetapi telah menjadikan bermunculannya beberapa mata air baru di sekitar hutan rakyat. Saat ini mata air tersebut telah dimanfaatkan perusahaan air minum di kabupaten tersebut untuk mensuplai air bagi penduduk di daerah perkotaan. Hal serupa juga terjadi di daerah Purworejo dimana keberadaan hutan rakyat berhasil menjaga debit sumber mata air yang ada di sekitarnya. Penanaman hutan rakyat di kaki gunung Merapi, kabupaten Boyolali telah meningkatkan sumber air tanah dalam di kabupaten Klaten yang menjadi sumber air tanah PT. Tirta Investama (Aqua Danone).

Selain berkontribusi pada perbaikan tata air tanah, hutan rakyat yang terserbar di seluruh pulau Jawa juga berkontribusi dalam kontek mitigasi perubahan iklim dalam bentuk karbon tersimpan (carbon sink). Menurut BPKH XI Jawa-Madura, taksiran potensi karbon tegakan kayu hutan rakyat di pulau Jawa-Madura mencapai 40 juta ton.

 

Penutup

Pada bagian akhir ini ada tiga hal yang ingin disampaikan yaitu berkaitan keunggulan system hutan rakyat, tantangan pengembangan hutan rakyat dan tindakan apa yang perlu didorong untuk mendukung eksistensi hutan rakyat.

Hutan rakyat yang telah berkembang dan dikembangkan oleh masyarakat mempunyai keunggulan dalam beberapa hal: Pertama, Hutan rakyat terbukti mampu mendukung perekonomian pedesaan dan dapat dijadikan sebagai katup penyelemat ekonomi masyarakat pada saat krisis sekalipun. Hal ini didukung oleh pola agroforestry yang memungkinkan adanya bermacam hasil selain hasil kayu. Hutan rakyat juga dimaknai sebagai bentuk tabungan selain ternak. Kedua, Walaupun pada awalnya berupa program pemerintah, pengembangan hutan rakyat dipengaruhi oleh kesungguhan masyarakat untuk merehabilitasi lingkungan dan lahan pertanian miliknya. Terbangunnya pasar kayu rakyat juga menjadi insentif yang penting yang mendorong masyarakat untuk tetap melestarikan hutan rakyat. Ketiga, Hutan rakyat merupakan solusi bagi permasalahan lingkungan.

Beberapa tantangan pengelolaan hutan rakyat: Pertama, Hutan rakyat berada pada lahan-lahan milik yang terpencar, sehingga merupakan tantangan bagi usaha pengembangan pengelolaan hutan secara kolektif. Kedua, Kelembagaan hutan rakyat masih bertumpu pada keluarga. Kelompok belum cukup berdaya dalam memfasilitasi anggota dalam menghadapi persoalan tebang butuh. Ketiga, Meningkatnya kebutuhan hidup dan tingginya permintaan pasar mendorong peningkatan jumlah kayu yang ditebang. Saat ini pasar selain menerima kayu-kayu besar juga mulai menerima kayu-kayu ukuran kecil.

Beberapa hal yang perlu dikembangkan untuk mendukung eksitensi hutan rakyat: Petama, Peran hutan rakyat terhadap kondisi lingkungan tidak diragukan lagi. Oleh karena itu perlu dipikirkan bentuk-bentuk insentif yang sederhana dan dapat secara langsung dinikmati oleh petani pengelola hutan rakyat yang telah dengan rela ‘menyumbangkan’ wilayah privatnya demi kepentingan publik. Kedua, Mendorong tumbuhnya unit manajemen hutan rakyat termasuk di dalamnya adalah pengembangan kelembagaan seperti koperasi untuk menjawab persoalan tebang butuh. Ketiga, Perlu mengintegrasikan keberadaan hutan rakyat dalam rencana pembangunan dan pengembangan wilayah sehingga keberadaan hutan rakyat tidak terancam oleh kegiatan pembangunan fisik seperti perluasan jalan, pembangunan fasilitas umum, perumahan dan lain sebagainya.

 

Endnote:

2. Pada beberapa daerah khususnya didaerah sekitar hutan Negara yang dikelola Perhutani seperti Blora, Pati, dll pengembangan hutan rakyat menghadapi kendala karena masyarakat enggan untuk menanami tanahnya dengan tanaman kayu karena mereka tidak mau menghadapi kesulitan saat akan memungut hasil terutama hasil kayu.

 

Daftar Pustaka

Arupa, 2004; Studi Potensi dan Pemasaran Hutan Rakyat. Persiapan Menuju Implementasi Sertifikasi PBML.
Billy Hindra, 2006; Potensi dan Kelembagaan Hutan Rakyat. Prosiding Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006 :     14-23
Dudung Darusman dan Hardjanto, 2006; Tinjauan Ekonomi Hutan Rakyat. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Hasil Hutan 2006 : 4-13
Edi Suprapto, 2010; Membangun Uni Manajemen Hutan Rakyat Menuju Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari. Materi Pelatihan, Blora 21 – 22 Juli 2010
Edi Suprapto, 2009; Pelestarian Hutan Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat. Materi Presentasi, 11 Desember 2009
Heri Santoso, —-; Hutan Rakyat: Menuju Alternatif Sumber Bahan Baku Industri Perkayuan di Indoensia. Materi Presentasi
Is Mugiyono, 2009; Penyusunan Database Hutan Rakyat di Pulau Jawa (Sebagai Prakondisi Implementasi Sistem Legalitas Kayu dan Rencana Proyek Karbon). Disampaikan dalam workshop di Sahid Raya Hotel-Yogyakarta tanggal 19 Agustus 2009
KWML, 2006; Dokumen Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari
M. Taufik JP, 2008; Hutan Rakyat: Karya Besar Orang-orang Besar. Studi Kasus Kabupaten Gunungkidul.
San Afri Awang, dkk, 2001; Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan. Penerbit: CV Debut Press
San Afri Awang, dkk, 2007; Unit Manajemen Hutan Rakyat: Proses Konstruksi Pengetahuan Lokal.Penerbit: Banyumili Art Network.
Wahyu Wardana, 2009; Penaksiran Potensi Hutan dan Karbon Pada Areal (Indikatif) Hutan Rakyat di Jawa Madura sebagai Database untuk Prakondisi Implementasi Sistem Legalitas Kayu dan Rencana Proyek Karbon.

 

Ditulis oleh: Edi Suprapto (ARuPA)

Disampaikan pada Seminar Nasional Kontribusi Pengurangan Emisi Karbon dari Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat Secara Lestari dan Berkelanjutan. Seminar diselenggarakan oleh FWI, di Grand Cemara Hotel Jakarta, 29 Juli 2010