ilustrasi november 2015

Menjembatani Bisnis Kayu Rakyat Melalui Sertifikasi Legalitas Kayu

Sebagai upaya mewujudkan tata kelola kehutanan yang baik (good forestry governance), khususnya dalam tata niaga kayu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK) telah menginisiasi kebijakan mengenai penilaian kinerja pengelolaan hutan dan verifikasi legalitas kayu  sejak 2009 silam. Melalui Permenhut...

490989_logoilw

Negara Kalah!

Dalam bulan ini, setidaknya Dunia Kehutanan dihebohkan dengan 2 isu. Pertama, yaitu kabut asap yang menyelimuti Kalimantan dan Sumatra. Kedua, Deregulasi tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Pada isu yang pertama, setidaknya sudah menjadi perhatian banyak kalangan. Hal ini terlihat...

Pra Koperasi Tunda Tebang Jasema

Ketika Masalah “Tebang Butuh” Diselesaikan Oleh Komunitas

Walaupun telah diyakini masyarakat telah mengelola hutan secara lestari, banyak yang mengatakan bahwa bicara pengelolaan hutan rakyat sulit, sebab adanya tebang butuh. Berawal dari sebuah komunitas yang berkomitmen melakukan pengelolaan hutan rakyat lestari, ancaman tebang butuh dapat dikontrol sehingga...

490989_logoilw

Dinamika Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Hutan Rakyat

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia (SVLK) merupakan sebuah skema sertifikasi yang menjamin ekpor kayu/produk kehutanan sesuai dengan hukum hutan di Indonesia. Pengembangan SVLK melalui proses multipihak yang panjang sehingga diharapkan sistem ini benar-benar dapat diterima oleh semua pihak. SVLK...

Hutan Rakyat Bantul

Hutan Rakyat adalah Solusi

Catatan Akhir Tahun dari Lembaga ARuPA Pada tahun 2011, ARuPA tetap beraktivitas pada bidang keahliannya yaitu pengorganisasian, pendampingan, dan advokasi masyarakat desa dalam mendapatkan akses sumberdaya hutan. Menurut Ribbot dan Peluso (2003) akses adalah kemampuan untuk mendapatkan keuntungan atau...