-
Ketidakadilan PHBM
http://arupa.or.id/sources/uploads/2012/04/DSC03501-520x300.jpgPublished April 19, 2012 at 1:02 pm - 2 Comments Blora (15/4/2012). Munculnya Keputusan Direksi Perhutani tentang PHBM nomor 682 tahun 2009 dan Bagi Hasil Hutan Kayu nomor 436 tahun 2011 menimbulkan gejolak dalam masyarakat desa hutan. Dua kebijakan tersebut, di satu sisi menguntungkan Perhutani, namun di sisi lain justru merugikan masyarakat desa hutan. Selain itu, masyarakat desa hutan melalui LMDH tidak pernah dilibatkan [...]
-
Bedah 10 Tahun PHBM
http://arupa.or.id/sources/uploads/2012/04/DSC_0908-a3-520x300.jpgPublished April 16, 2012 at 4:10 pm - 2 Comments Purwokerto (5/4/2012). Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) beberapa tahun terakhir sudah tidak menjadi konsentrasi utama dalam pengelolaan hutan Jawa. Perhutani sebagai pemegang otoritas pengelolaan hutan Jawa, sejak 6 tahun terakhir tidak lagi intens berinteraksi dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai mitra utama dalam PHBM. Hal ini disinyalir terjadi lantar ...
-
Kumpulan SK Direksi Perum Perhutani tentang PHBM
http://arupa.or.id/sources/uploads/2012/04/DSC05952-520x300.jpgPublished April 10, 2012 at 4:13 pm - 2 Comments SK Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136 2001 tentang PHBM SK Direksi Perum Perhutani No. 001 tahun 2002 tentang Bagi Hasil Kayu SK Direksi Perum Perhutani No. 002 tahun 2002 tentang Kemiskinan SK Direksi Perum Perhutani No. 268 tahun 2007 tentang PHBM Plus SK Direksi Perum Perhutani No. 682 tahun 2009 tentang PHBM SK Direksi [...]
-
Sertifikasi Kayu Dorong Tata Kelola Kehutanan Blora
http://arupa.or.id/sources/uploads/2012/03/hutan-rakyat-tempuran-NGI-500x300.jpgPublished March 14, 2012 at 10:18 am - One Comment Adanya sertifikasi sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) bagi hutan rakyat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, telah mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki tata usaha kayu. Perbaikan itu menyangkut penyederhanaan mata rantai tata usaha kayu yang selama ini lumayan panjang. “Birokrasi tata usaha kayu di Blora memang agak panjang. Karena, sekitar 48 persen wilayanh hutan di Blora [...]
-
UMHR bersertifikat LK ikut Pameran IFFINA 2012
http://arupa.or.id/sources/uploads/2012/03/CIMG1609-520x300.jpgPublished March 12, 2012 at 6:36 pm - No Comments UMHR kenalkan Produk Hutan Rakyat Bersertifikat Legal Oleh: Dwi Nugroho Sebanyak 3 Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) dampingan ARuPA, yaitu APHR Wonosobo, Gapoktanhut Blora dan KWML Gunung Kidul mengikuti pameran IFFINA 2012 di Kemayoran, 11-14 Maret 2012. kegiatan ini merupakan kegiatan yang disupport MFP (Multistakeholder Forestry Program). Selain 3 UMHR tersebut, dalam satu stand, MFP [...]
-
SVLK Industri Kecil-Menengah di Jawa
http://arupa.or.id/sources/uploads/2011/12/ikm-520x300.jpgPublished December 29, 2011 at 4:51 pm - No Comments Yogyakarta – ARuPA: Menurut data Departemen Kehutanan, di Indonesia terdapat 4.000 Industri Pengolahan berbahan kayu baik skala besar maupun kecil. Diantara jumlah tersebut, baru 150 industri atau sekitar 4% yang telah diaudit dan dinyatakan lolos sertifikasi SVLK. Terdapat statement dari Pemerintah bahwa mulai Januari 2012, ekspor kayu dari Indonesia harus bersertifikat legal. Sementara itu, Un ...
-
Konflik Kehutanan Sepanjang Masa ?
http://arupa.or.id/sources/uploads/2011/12/11-425x300.jpgPublished December 29, 2011 at 4:48 pm - No Comments Dalam film Negosiasi Tanpa Henti yang diproduksi Lembaga ARuPA awal tahun 2000-an, diungkapkan bahwa konflik kehutanan Jawa ada sejak pengelolaan hutan Jawa Modern dilakukan [awal abad 19]. Alasannya sangat sederhana, pengelolaan hutan Jawa modern membatasi akses masyarakat desa hutan terhadap sumberdaya hutan. Sepanjang pembatasan berlangsung, sepanjang itulah konflik antara masyarakat dengan Pen ...





